Menanti Menkes Terawan, Najwa Shihab Wawancara Bangku Kosong

Menanti Menkes Terawan, Najwa Shihab Wawancara Bangku Kosong Najwa Shihab wawancara bangku kosong
29 September 2020 06:47 WIB Mia Chitra Dinisari Hiburan Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Presentar Najwa Shihab dalam program Mata Najwa menjadi viral dengan aksinya mewawancarai Menkes Terawan Agus Putranto dengan bangku kosong di hadapannya.

Hal itu dilakukan Najwa karena dia sudah berulang kali mengundang Terawan hadir di acaranya, namun tak juga kunjung datang. Hingga akhirnya dia tetap mewawancarai Terawan pada sebuah bangku kosong di hadapannya.

Baca juga: Mahasiswa Luar Daerah yang Datang ke Jogja Wajib Isi Data Diri Daring, Ini Alurnya

Meski demikian, Najwa tetap mengajukan beberapa pertanyaan penting, termasuk menuliskan sejumlah pertanyaan publik pada Menteri Kesehatan Terawan selama pandemi Covid-19 ini.

Layaknya mewawancarai narasumber, Najwa mengajukan pertanyaan awal, "Mengapa menghilang pak, Anda minim sekali muncul di hadapan publik menjelaskan soal pandemi ini. Rasanya satu-satunya menteri kesehatan di dunia yang paling low profile selama wabah ini hanyalah menteri Kesehatan Indonesia. Apakah kehadiran Anda di publik tidak terlalu penting," tanya Najwa pada bangku kosong di hadapannya.

Pertanyaan lainnya, dia menanyakan apakah Indonesia kecolongan soal pandemi, karena di awal wabah Menkes mengatakan ini bukan masalah besar.

Selanjutnya, juga ada pertanyaan apakah benar Menkes Terawan yang mengusulkan tidak adanya karantina wilayah di masa pandemi ini.

Baca juga: Masih Pandemi, Angka Kunjungan Wisata di Bantul Semakin Mendekati Normal

Pada bagian lain, Najwa juga menyinggung soal teguran Presiden Jokowi secara terbuka pada kinerja Terawan. Spesifik soal perlindungan tenaga kesehatan di tanah air dengan angka kematiannya yang tinggi.

Diapun menyinggung soal keputusan Menkes di negara lain yang memutuskan mundur dari jabatannya selama pandemi karena merasa gagal menanganinya. Sehingga diapun bertanya apakah penanganan pandemi di Indonesia lebih baik daripada di negara yang Menkes dan pejabatnya itu mundur?

Di akun instagramnya, Najwa juga kembali mengundang secara terbuka kehadiran Terawan di program acaranya dengan tagar #Matanajwamenantiterawan.

Dia menuliskan undangan terbuka seperti berikut ini :

Pak Terawan, waktu dan tempat dipersilakan...

Teman-teman, cukup banyak alasan mengapa diperlukan kehadiran pejabat negara untuk menjelaskan kebijakan yang berimbas kepada publik. Mengundang dan/atau meminta pejabat untuk menjelaskan kebijakan yang diambilnya adalah tindakan normal di alam demokrasi. Jika tindakan itu dianggap politis, penjelasannya tidak terlalu sulit.

Pertama, jika “politik” diterjemahkan sebagai adanya motif dalam tindakan, maka undangan untuk Pak Terawan memang politis. Namun tak selalu yang politik terkait dengan partai atau distribusi kekuasaan. Politik juga berkait dengan bagaimana kekuasaan berdampak kepada publik. Kami tentu punya posisi berbeda dengan partai karena fungsi media salah satunya mengawal agar proses politik berpihak kepada kepentingan publik.

Kedua, setiap pengambilan kebijakan diasumsikan adalah solusi atas problem kepublikan. Siapa pun bisa mengusulkan solusi, namun agar bisa berdampak ia mesti diambil sebagai kebijakan oleh pejabat yang berwenang, dan mereka pula yang punya kekuasaan mengeksekusinya. Menteri adalah eksekutif tertinggi setelah presiden, dialah yang menentukan solusi mana yang diambil sekaligus ia pula yang mengeksekusinya.

Ketiga, tak ada yang lebih otoritatif selain menteri untuk membahasakan kebijakan-kebijakan itu kepada publik, termasuk soal penanganan pandemi. Selama ini, penanganan pandemi terkesan terfragmentasi, tersebar ke berbagai institusi yang bersifat ad-hoc, sehingga informasinya terasa centang perenang. Kami menyediakan ruang untuk membahasakan kebijakan penanganan pandemi ini agar bisa disampaikan dengan padu. Bedanya, media memang bukan tempat sosialisasi yang bersifat satu arah, melainkan mendiskusikannya secara terbuka.

Keempat, warga negara wajib patuh kepada hukum, tapi warga negara juga punya hak untuk mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh negara. Warga boleh mengajukan kritiik dalam berbagai bentuk, bisa dukungan, usulan, bahkan keberatan. Padu padan dukungan, usulan, atau keberatan itu tak ubahnya vitamin yang -- kadang rasanya dominan pahit tapi kadang juga manis -- niscaya menyehatkan jika disikapi sebagai proses bersama.

Sumber : Bisnis.com