Dituduh Menjadi Mata-mata China, TikTok Buka Suara

Dituduh Menjadi Mata-mata China, TikTok Buka SuaraBeberapa negara melarang penggunaan TikTok dengan alasan keamanan. - Bloomberg/Shiho Fukada
13 Juli 2020 11:27 WIB Rezha Hadyan Hiburan Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Belakangan ini, masyarakat di anah Air dan juga dunia sedang demam TikTok. Salah satu platform media sosial ini mengalami perkembangan paling cepat di dunia.

Aplikasi dari ByteDance asal China ini memungkinkan penggunanya untuk membuat video pendek berdurasi 15 detik disertai musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya.

Berdasarkan analis aplikasi SensorTower, per Juni 2020 TikTok mencetak pendapatan US$90,7 juta, atau sekitar Rp1,3 triliun, meroket 8,3 kali lipat dibandingkan dengan Juni 2019.

Namun, platform berbagi video kreatif ini belakangan menjadi sorotan, karena disinyalir mengeksploitasi data penggunanya. Platform tersebut dituding mengirimkan data pengguna yang berhasil dikumpulkan ke sejumlah pihak di negara asalnya, China. Selain itu, ada pula tudingan kegagalan menghapus video dan informasi pribadi tentang pengguna anak-anak yang usianya kurang dari 13 tahun di Amerika Serikat.

India memblokir TikTok dan puluhan aplikasi lainnya dengan alasan mengancam privasi maupun keamanan nasional. Amerika Serikat juga tengah menjajaki kemungkinan mengikuti langkah India.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan, negaranya mungkin memblokir TikTok dan aplikasi lain yang dibuat oleh China dan menuding aplikasi itu menjadi alat mata-mata Beijing.

Terkait dengan tuduhan itu, melalui sebuah tulisan dalam blog resminya, pihak TikTok menegaskan bahwa perusahaan tetap menjaga kerahasiaan data pengguna dan akan terus menjamin keamanannya. TikTok menyimpan database yang berlokasi di luar China. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu tunduk pada regulasi ketat yang dibuat oleh pemerintah China.

“Di TikTok, kami menangani masalah ini dengan sangat serius. Kami berkomitmen untuk transparansi dan akuntabilitas dalam cara kami mendukung pengguna TikTok kami di AS dan di seluruh dunia,” demikian pernyataan itu.

TikTok mengaku memiliki tim khusus yang secara teknis mengawasi kebijakan keamanan siber, serta praktik privasi dan keamanan data.

Lantas, bagaimana sebaiknya kita menyikapi permasalahan tersebut? Terlebih belum ada regulasi yang konkret mengatur perlindungan data pengguna platform digital di Tanah Air.

Pakar keamanan siber dari Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama D. Persadha mengatakan negara menjadi pihak yang paling dirugikan apabila eksploitasi data pengguna TikTok benar-benar terjadi. Pasalnya, data menjadi salah satu faktor penting dalam peperangan modern.

Menurut Pratama, pengguna individu hampir tidak merasakan dampaknya secara langsung dari eksploitasi data dari platform yang mereka gunakan.

“Kerugian materi akan langsung terasa bila ada akun medsos dan perbankan kita yang terdampak, misalnya, diretas. Karena dari laporan salah satu data yang diambil adalah akun bitcoin. Tentunya tidak menutup kemungkinan akun media sosial dan platform lain, termasuk perbankan,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Adapun, terkait dengan keamanan negara, Pratama menyebut data pengguna suatu aplikasi yang dieksploitasi bisa digunakan untuk memetakan demografi dan mengidentifi kasi bagaimana kebiasaan pengguna di suatu negara. Oleh karena itu, dia mengkhawatirkan sejumlah pejabat negara kedapatan memiliki akun TikTok pribadi.

Dia menjelaskan bahwa tuduhan eksploitasi data pengguna yang dilakukan oleh TikTok tak bisa dianggap remeh. Bahkan ditemukan beberapa aktivitas janggal seperti mengirimkan lokasi pengguna yang tedeteksi oleh global positioning system (GPS) setiap 30 detik dan mengidentifi kasi alamat protokol internet (IP Address) dan Wi-Fi Access Point Name.

Langkah preventif yang bisa diambil untuk saat ini adalah dengan tidak memasang TikTok pada perangkat. Namun, jika pengguna berat hati untuk mencopot, ada baiknya mengurangi akses ke sistem perangkat.

Sementara itu, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyebut kemungkinan eksploitasi data pengguna TikTok sangat mungkin terjadi.

Pasalnya, untuk meraup keuntungan tak sedikit perusahaan teknologi asal Negeri Tirai Bambu yang mengeksploitasi data pengguna.

“Misalnya adanya browser yang menampilkan iklan sembarangan dan beberapa di antaranya disusupi malware,” katanya ketika dihubungi Bisnis.

Walaupun demikian, Alfons menyebut masyarakat tak perlu panik atau buru-buru mencopot TikTok dari perangkatnya. Menurutnya, untuk melindungi data yang ada di dalam ponsel hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembaruan sistem operasi maupun aplikasi secara rutin.

“Update patch secara teratur ketika tersedia, jangan ditunda-tunda. Jangan juga apa-apa dibagikan dengan mudah ke media sosial itu juga penting,” tutupnya.

Terkait dengan keamanan data pengguna TikTok yang menimbulkan kekhawatiran, Richard Tyler Blevins streamer gim ternama asal asal AS yang dikenal dengan nama Ninja diketahui telah aplikasi TikTok di perangkatnya beberapa hari lalu.

Penghapusan aplikasi TikTok dari semua perangkatnya ini melalui akun Twitter miliknya. Menurutnya, aplikasi itu dianggap berbahaya karena konsep pengumpulan datanya tidak wajar.

"Saya telah menghapus aplikasi TikTok dari semua perangkat saya. Semoga ada perusahaan yang tidak terlalu intrusif (perusahaan pengumpul data) yang tidak dimiliki oleh China dapat mengatur ulang konsep secara legal, seperti menyajikan konten yang lucu dan mengagumkan dari influencer di aplikasi," demikian cuitannya di akun @Ninja1.

Selain itu, salah satu bank di Amerika Serikat Wells Fargo & Co. meminta para karyawannya untuk menghapus TikTok dari ponsel mereka lantaran kekhawatiran tentang keamanan aplikasi tersebut.

"Kami telah mengidentifikasi sejumlah kecil karyawan Wells Fargo dengan perangkat milik perusahaan yang telah menginstal aplikasi TikTok pada perangkat mereka," kata juru bicara bank Wells Fargo mengutip Bloomberg.

Juru bicara itu menyebut pihaknya khawatir dengan kontrol dan praktik privasi dan keamanan TikTok. Selain itu, perangkat milik perusahaan hanya boleh digunakan untuk bisnis perusahaan. Oleh karena itu, karyawan diminta untuk menghapus aplikasi dari perangkat mereka.

Sumber : Bisnis.com